Mau Bikin Polisi Tidur? Cermati Dulu Kajian dan Aturannya!

Polisi Tidur Konon Berasal Dari Bahasa Inggris Sleeping Policeman - Foto Istimewa

Ketinggian polisi tidur diatur sedemikian rupa dan biasanya terdapat rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya polisi tidur ini.

Polisi tidur juga dilengkapi dengan marka jalan dengan garis serong berwarna putih atau kuning yang kontras sebagai penanda. Konsep desain polisi tidur pertama kali diciptakan pada 1953 oleh Arthur Holly Compton, seorang fisikawan peraih Nobel. Polisi tidur yang ia namakan traffic control bump itu didesain setelah melihat pengendara yang melewati jalanan di depan Washington University, tempatnya bekerja.

Konon polisi tidur berasal dari bahasa Inggris yaitu Sleeping Policeman. Menurut Oxford English Dictionary edisi 1973, Sleeping Policeman diartikan sebagai "a bump built across roads, esp in housing estates, to deter motorists from speeding (sebuah gundukan yang dibangun melintang jalan, terutama di perumahan, untuk mencegah pengendara bermotor melaju kencang)".

Mungkin, istilah Sleeping Policeman inilah yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "polisi tidur", dan menyebar sampai sekarang.

Beberapa sumber lain pun mengatakan, A. Teeuw memperkenalkan polisi tidur kepada masyarakat Belanda dalam Kamus Indonesia-Belanda (2002) dengan sebutan, verkeersdrempel.

Sedangkan Alan M. Stevens dan A. Ed Schmidgall-Tellings pun mencatat polisi tidur dalam Kamus Lengkap Indonesia-Inggris (2005), dan meng-Inggris-kannya menjadi traffic bump.

Di Indonesia sendiri, istilah polisi tidur telah ada sejak tahun 1984. Polisi tidur sudah dicatat Abdul Chaer dalam Kamus Idiom Bahasa Indonesia tahun 1984.

Jangan Sembarang Membuat Polisi Tidur

Selama ini banyak masyarakat yang membuat polisi tidur sesuka hati tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan pengendara, sehingga yang tadinya berniat demi keselamatan bersama yang terjadi justru banyak yang celaka.

Membuat polisi tidur tidak boleh sembarangan, semua merujuk pada aturan yang ada, seperti ukuran, ketinggian, sudut dan juga harus diberi warna sehingga bisa terlihat jelas oleh pengendara. Selain itu juga ada aturan yang menyatakan tidak semua jalan di perkampungan masuk dalam kriteria sebagai jalan yang perlu diberikan polisi tidur.

Seperti tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yaitu Pasal 38 disebutkan bahwa yang berhak memasang dan menghapus Polisi Tidur adalah Direktur Jenderal untuk jalan nasional di luar wilayah Jabodetabek, Kepala Badan untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jabodetabek. Sedangkan Gubernur, Bupati dan Walikota berwenang di area teritorialnya masing masing.

Di PM No 82 dijelaskan juga tiga jenis Polisi Tidur yang diakui yakni Speed Bumb, Speed Hump dan Speed Table.

Di dalam pasal 1 PM tersebut dijelaskan maksud dari masing masing alat pembatas kecepatan tersebut. Speed Bumb merupakan alat yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional dibawah 10 km/jam. Kemudian speed hump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan, serta tempat penyeberangan jalan, dengan kecepatan di bawah 40 km/jam.

Sedangkan speed table memiliki ukuran tinggi antara 8-9 cm, lebar bagian atas 660 cm, dan kelandaian paling tinggi 15 persen. Polisi tidur jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kecepatan, tapi area ini nantinya juga akan dimanfaatkan sebagai zebra cross. Sehingga bisa meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan, khususnya pejalan kaki yang mau menyeberang.

Nah! Bagi siapa saja yang tak mengindahkan aturan tersebut, maka telah disiapkan ketentuan pidana sesuai Pasal 28 ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman pidana.