Permasalahan kepemilikan dan pengelolaan Kebun Binatang Bandung (KBB) yang terus menuai polemik, tak urung mengundang hadirnya anggota dewan untuk turun tangan ikut menyelesaikan permasalahan.

Fasilitas kendaraan keliling Kebun Binatang Bandung (foto Asep GP)

“Hari ini kita tahu Kota Bandung sudah level 1 PPKM, artinya kegiatan berkerumun di luar ruangan sudah bisa dilakukan. Masyarakat sudah bisa buka masker beraktivitas. Setelah 2,5 tahun lebih penduduk Bandung harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi dan saat ini saya lihat sebagian masyarakat Kota Bandung sangat bergembira mengunjungi Kebun Binatang, salah satu tempat rekreasi edukasi yang cukup murah terjangkau sehingga ini sekaligus menjadi tempat wisata keluarga,” demikian kata Folmer.

Selain itu Folmer dan dewan lainnya pun ingin memastikan apakah Kebun Binatang Bandung sampai tahun 2041 ke depan dalam peraturan daerah Kota Bandung tentang rencana penataan ruang dan wilayah, tetap menjadi Taman Konservasi dengan keanekaragaman hayati, flora dan faunanya yang terpelihara dengan baik. “Ini yang kami lihat dan perhatikan apakah Kebun Binatang Bandung ini masih memenuhi syarat, kita tempatkan sebagai taman konservasi,“ tegasnya.

Patung R. Ema Bratakoesoema, Pendiri Kebun Binatang Bandung (foto Asep GP)

 Mudah-mudahan dengan demikian, kata Folmer, nanti pada saat pihaknya melakukan pembahasan di DPRD kaitan dengan peraturan rancangan daerah tentang tata ruang dan wilayah ini semakin memastikan, bahwa Kebun Binatang Bandung masih layak dijadikan taman konservasi. Itu yang menjadi tujuan anggota dewan, meninjau Kebun Binatang Bandung.

Lingkungan yang bersih dan asri (foto Asep GP)

Dan menurut pengamatan Folmer, Kebun Bintang Bandung dari sisi keanekaragaman binatang dan vegetasi (flora dan fauna) masih terawat dengan baik bahkan sekarang ada sarana-sarana penunjang yang dibangun oleh pihak pengelola untuk menunjang edukasi pengunjung selain hiburan dan rekreasi.

"Pengelola Kebun Binatang Bandung walau diterpa pandemi yang cukup panjang masih bisa melakukan pemeliharaan yang cukup baik," imbuhnya.

(Foto Asep GP)

Politisi PDI Perjungan ini pun melihat KBB sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes) bagi pengunjungnya dari mulai Peduli Lindungi, himbauan melalui pengeras suara dan tempat cuci tangan.

Menurut Folmer, untuk keseluruhan pengelola tempat-tempat hiburan, keramaian, tentu harus menjaga prokes karena kita belum lepas dari pandemi, masih tahapan endemi karena walau Bandung sudah di level 1 PPKM, tapi prokes harus tetap dijaga dan ini tentu untuk menekan munculnya kembali Covid-19 ke level yang lebih tinggi.

“Masyarakat Kota Bandung silakan untuk melakukan aktivitas out door seperti dahulu, demikian juga pelaku usaha. Semoga gerak ekonomi di Kota Bandung kembali pulih sehingga ada percepatan pembangunan fisik - non fisik terjadi di sana-sini. Karena tentu masyarakat Kota Bandung yang sehat jasmani-rohani ini merupakan modal bagi Kota Bandung untuk membangun kotanya. Tentu pada akhirnya Kota Bandung akan mendapat pendapatan dari aktivitas ekonomi masyarakatnya untuk membiayai lagi pembangunan Kota Bandung di tahun berikutnya,“ terang Folmer.

Semua Pihak Agar Menahan Diri - Tunggu Putusan Pengadilan

Terkait rencana penyegelan Kebun Binatang Bandung, sebagai anggota DPRD Folmer meminta kepada semua pihak agar menahan diri. Karena saat ini persoalan KBB sudah masuk ke ranah pengadilan. Jadi katanya, tunggu saja pembuktian materil di proses persidangan biar pengadilan nanti yang memutuskan secara inkracht berkekuatan hukum yang tetap, siapa sesungguhnya yang jadi pemilik sekaligus yang akan mengelola Kebun Binatang Bandung ini.

Folmer Silalahi, dukung Kebun Binatang Bandung tetap sebagai taman konservasi dengan keanekaragaman flora dan fauna (foto istimewa)

“Kita ingin proses ini kita percayakan pada proses pengadilan biarlah pengadilan yang memutuskan dengan seadil-adilnya. Siapa yang sesunguhnya yang menjadi pemilik dan sekaligus pengelola KBB Bandung dan saya juga sermpat menanyakan dan dapat informasi bahwa pengelola KBB ini secara taat ikut membayar kewajiban-kewajiban mereka, pajak hiburan, pajak parkir, pajak restoran, dll, mereka taat membayar itu sebagai kewajiban pelaku usaha di Kota Bandung,“ katanya pasti.

Oleh karena itu Folmer berharap tidak ada pihak- pihak yang membuat pernyataan atau statemen yang akan menimbulkan opini baru yang akan menimbulkan polemik di masyarakat yang tentu ini juga kontra produktif. Karena kalau masyarakat menjadi takut karena akan ada rencana penutupan, tentu upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi khususnya di sektor jasa rekresasi ini terganggu.

“Kami PDI Perjuangan mendukung bahwa Kebun Binatang Bandung ini tetap sebagai taman konservasi dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna, karena sejak zaman Belanda juga seiring dengan perjalanan Kota Bandung KBB ini sudah ada. Artinya perencanaan kota saat itu sudah memikirkan adanya tempat-tempat rekreasi yang edukatif dan sehat bagi warga kota,” imbuhnya.

“Nah, semoga takkan ada polemik lagi dan warga Bandung bisa leluasa kapan saja hadir di Kebun Binatang untuk melakukan wisata rekreasi dan edukasi,“ pungkas Folmer. (Asep GP)***