Hal itu mengemuka usai Forum Sunda Ngahiji menggelar acara “Matotoskeun Deklarasi Padjadjaran Perkawis Gunung Pananggeuhan Sunda” yang berlangsung Sabtu (2/9/2023), di Bale Rumawat Unpad Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung dengan menghadirkan Pemikir Kenegaraan & Kebangsaan Yudi Latif, PhD.

Gunung Pananggeuhan Sunda (Majelis Musyawarah Sunda) itu tempat urang Sunda kalau ada apa-apa bisa bertanya. Tapi bukan dalam bentuk organisasi, hanya semacam forum, kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya), dan sebagainya.

Jadi bukan organisasi baru tetapi tempat orang-orang bisa bermusyawarah mengenai kasundaan dengan tugas utama menjaga nilai-nilai Sunda itu sendiri juga tempat menampung masukan-masukan. Kalau di tempat lain sudah ada Majelis Betawi, Balai Banjar (Bali), Nini Mamak (Minang), dan sebagainya, tapi di Sunda belum ada.

Dalam Majelis Musyawarah Sunda (MMS) ini ada usulan harus ada semacam ex officio (rangkap jabatan), orang-orang Sunda yang jadi pimpinan dimasukan di dalamnya. Kemudian nanti ada lembaga, ketuanya mungkin presidium, tidak ketua penuh, saya usulkan tiap 6 bulan sekali ganti ketua, yang dalam 6 bulan itu dia harus menghasilkan sesuatu yang kontributif.

“Urgensi terbentuknya forum ini karena kita (Sunda) berhadapan dengan masalah-masalah kebudayaan Sunda. Ya banyak sekali, misalnya sekarang ini Sunda itu IPM (indeks pembangunan manusia) nya, masih di bawah, segala macam banyak variable-variabel. Salah satu penyebabnya adalah karena DAU (Dana Alokasi Umum: Dana dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendananai daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi) yang tidak layak untuk Jabar. Ya Mungkin yang ada di MMS ini termasuk orang-orang yang bisa memikirkan semua itu atau nanti satu saat ada gagasan bahwa provinsi dipecah lagi, kalau ini terjadi kita berharap itu tetap aja ada di dalam basis kasundaan. Ada yang menaungi kasundaan,“ demikian dikatakan Prof.Dr.Ir. Ganjar Kurnia, DEA (Rektor Unpad ke-10) yang jadi tuan rumah kegiatan.

Jadi kata Kang Ganjar, Kedepannya lembaga ini sebagai lembaga yang mempertahankan kasundaan saja, tak ada kepentingan politik. “Ini tempat berkumpul, misalnya ada masalah kebudayaan kita bisa beri masukan. Misalnya nama-nama tempat di Jabar kan sudah pakai bahasa Inggris semua, tolonglah nama Sunda dipertahankan,“ pungkasnya.

Dan seperti yang dikatakan Yudi Latif pada wartawan, bahwa warisan budaya, karakter-karakter budaya, cerlang-cerlang (cahaya terang) budaya lokal itu tidak bertentangan dengan budaya Nasional, justru keluasan kekayaan kebudayaan Indonesia itu akan kuat tumbuh berkembang kalau kita mampu memuliakan, merawat, dan mengembangkan budaya-budaya daerah.

“Nah oleh karena itu budaya ini juga kan terkait dengan lingkungan ekosistemnya, lingkungan manusianya, oleh karena itu kalau kita ingin memperkuat budaya Sunda, perkuat ekosistemnya, tingkat pendidikannya. Kedepan kita tahu pembangunan itu bukan hanya membangun infrastruktur fisik, hakikatnya kan pembangunan itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kalau kita bicara kualitas hidup kita bicara mutu manusia, mutu kebudayaan. Kebetulan di Jabar juga meskipun dekat dengan pusat ibukota (Jakarta) dan disini juga kota pendidikan dengan beberapa universitas negerinya yang terkenal, tapi itu tidak sebanding dengan tingkatan mutu manusianya, IPM Jabar itu jadi salahsatu yang tertinggal di Indonesia. Nah kenapa, karena mungkin selama ini kurang kesadaran komunitas untuk memperjuangkan aspirasi arus bawah ini untuk bisa ditangkap dalam jendela politik Nasional,” demikian kata Yudi.

Oleh karena itu kata Alumni Fikom dan aktivis GSSTF (Gelanggang Seni Sastra Teater dan Film) Unpad ini, dibutuhkan preasure group dari kekuatan komunitas-komunitas yang solid untuk mengangkat arus bawah ini ke tingkat Nasional sehingga bisa mewarnai kebijakan Nasional.

Dan untuk memperkuat semacam forum-forum komunitas inklusif seperti ini, kata Yudi kasundaan ini asosiasinya tidak hanya pada etnis, tapi siapa saja mau pituin (etnis Sunda) mau mukimin (pendatang), pokoknya orang yang hidup menghirup oksigen di tanah Jawa Barat itu berhak jadi bagian di musyawarah ini.

Sementara itu Dra. Hj. Eni Sumarni, Mkes, yang mewakili DPD, sangat sepakat dengan apa yang dilakukan para inohong Sunda membentuk MMS. Karena ada banyak ketimpangan-ketimpangan yang harus diperjuangkan. Diantaranya masyarakat Sunda (Jawa Barat) tidak mendapat perlakuan adil dari pemerintah pusat, terutama dari hak perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Contohnya kita ingin memperjuangkan CDPOB (calon daerah persiapan otonomi baru), karena kalau 9 CDPOB ini gol, akan meningkatkan dana transfer ke daerah yang otomatis akan mensejahterakan rakyat Jawa Barat. Tapi kenapa Jabar yang wilayahnya begitu luas ini dan berpenduduk 50 juta jiwa hanya diawaki 27 kab/kota, tapi Jateng yang penduduknya 34 juta jiwa dan luas wilayahnya lebih sedikit dan wakil rakyatnya lebih sedikit diawaki 35 kab/kota, Jatim dengan penduduk 39 juta jiwa dan luas wilayahnya sama dengan Jabar 38 kab/kota.

“Nah jelas ini ada ketimpangan dana transfer daerah sehingga berpengaruh pada kesejahteraan dan pendidikan. Semua perguruan tinggi berkualitas bagus itu ada di Jabar tapi hanya 22% rakyat Jabar yang mengenyam pendidikan. Nah ini salah satu ketimpangan yang sudah terasa yang harus kita perjuangkan,” kata Bunda Eni serius.

Nah dengan adanya dukungan Gunung Pananggeuhan (MMS), apabila pemda seperti sekarang kesulitan dalam memperjuangkan PDOB, nanti bisa dimusyawarahkan lalu disampaikan langsung ke pihak terkait seperti masyarakat adat Papua yang berani datang ke istana untuk mendorong kebijakan presiden agar apa yang diinginkan masyarakat daerahnya itu direasilasikan.

“Betapa Jawa Barat ini gudangnya para pakar, banyak ahli. Andai itu bersatu sabeungkeutan Insha Alloh jadi kuat. Kata pepatah juga bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Dalam arangka itulah maka MMS ini berjuang dan berusaha menyatukan seluruh elemen, kelompok-kelompok yang ada di Jabar yang ada atau berkeinginan untuk memajukan daerahnya,“ kata Bunda Eni yang mengaku sudah berjuang bersama gubernur/pemda dan DPRD serta jajarannya sampai membuat 9 PDOB dan terganjal moratorium. “Tapi ternyata dalam keadaan moratorium ada diskresi dari presiden untuk Papua menambah 4 provinsi .Nah kenapa Jabar yang berjuang terus tidak ada diskresi seperti itu ya?” katanya kesal.

Alhamdulillah Perjalanan panjang Forum Sunda Ngahiji untuk melahirkan wacana Gunung Pananggeuhan Sunda hari ini terwujud dengan nama “Majelis Musyawarah Sunda (MMS)”, yang di dalamnya diisi oleh Para Kasepuhan pancernya, atau Karamaan nanti juga ada Dewan Pakar dan Pekerjanya.

Jadi Matahoalang-nya-pancernya itu selain kasepuhan-kasepuhan, negarawan, orang-orang yang sudah punya integritas, tokoh-tokoh Nasional, anggota DPD, juga ada eks officio seperti gubernur, pangdam, kapolda dll. Dan sekarang kebetulan ada PJ Gubernur mudah-mudahan cepat merespon dinamika proses-proses sosial tentang pembentukan Gunung Pananggeuhan Sunda ini dan bisa silih anjangan untuk ngobrol bareng sambil ngopi sore di Pakuan bersama para inohong. Demikian harapan Panitia Pengarah Andri Perkasa Kantaprawira

Lahirnya Gunung Panggeuhan Sunda – Majelis Musyawarah Sunda - ini, memang menempuh jalan yang panjang dan berliku.

Para inohong Sunda di tengah pandemi sekitar awal tahun 2022 berhasil membentuk Forum Sunda Ngahiji sebagai Forum Konsolidasi Tokoh dan Organisasi Kasundaan, di rumah Dr. (HC) Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan, Jalan Cipaganti Bandung. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2022 Forum Sunda Ngahiji menggelar Halal Bihahal serta Silaturahmi Idul Fitri 1443 H Masyarakat Sunda di Museum Bahari Banuraja Batujajar, sekaligus sosialisasi rencana Pelaksanaan Kongres Sunda, yang dihadiri ratusan para inohong/tokoh dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023, dalam suasana Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 serta dan Hari Jadi Penetapan Provinsi Jawa Barat oleh Presiden Soekarno, 19 Agustus 1945 sebagai Provinsi Pertama di Indonesia bersama 7 provinsi lainnya, melaksanakan “Sawala Mapag Sunda Ka Hareupna”. Sawala yang digelar di Graha Sanusi Hardjadinata Jl. Dipatiukur 35 Bandung ini dihadiri ratusan tokoh dan organisasi kasundaan dari kabupaten/kota se-Jawa Barat, utusan dari perkumpulan seperti Paguyuban Urang Banten, Tokoh Betawi dan Sunda dari Jakarta, Tokoh-tokoh Asosiasi Profesi, Kaum Intelektual Sunda, Para Purnawirawan TNI/Polri, Tokoh Generasi Muda Sunda, Tokoh Kesultanan dan Kerajaan dari Sumedanglarang, Banten, Cirebon, juga utusan Sunda Pangumbaraan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, serta Sunda Pangumbaraan se-Nusantara lainnya dan Diaspora Sunda.

Menurut Prof. Dr. Ir. Gnajar Kurnia, DEA, yang bertindak sebagai pengundang bersama Ceu Popong, Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, SE., MAP (KSAL 2014-2018), dan Dr. (Hc) Ir. Burhanudin Abdullah (Menko EKUIN Era Presiden Gus Dur dan Gubernur BI 2003- 2008), menyatakan bahwa sawala ini membahas beberapa agenda strategis yang menentukan masa depan urang Sunda: (1) Adeg-adeg Tangtungan Sunda (Jati Diri); (2) Nyaah ka Sunda (persoalan Agraria, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Tatar Sunda); (3) Ngaronjatkeun (meningkatkan) Ekonomi Urang Sunda; dan (4) Merumuskan Strategi Kebudayaan untuk Membangun Peradaban Sunda Maju dan Unggul. Acara ini dimoderatori Mahpudi, MT (Ketua IKAPI Jabar).

Sesuai harapan Panitia Pengarah Acara “Sawala Mapag Sunda Ka Hareupna”, Andri Perkasa Kantaprawira, S.IP.,MM, dan Ketua Panitia Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE., MM, hasil acara ini diberi nama “Deklarasi Padjadjaran”, karena diselenggarakan di Universitas Padjadjaran yang lahir dari aspirasi para pejuang pergerakan Sunda di Kongres Pemuda Sunda 1956.

Kesepakatan Deklarasi Padjadjaran ini kemudian dijadikan bahan-bahan untuk disusun menjadi kesepakatan Langkah Perjuangan Sunda untuk menjadi Suku Bangsa yang Mulia (dihargai suku bangsa lain) dan Nusantara yang Jaya (Indonesia yang bersatu, adil dan makmur). Acara Sawala ini dengan visi Sunda Mulia Nusantara Jaya, ingin menindaklanjuti estafet cita-cita Oto Iskandar di Nata dan Ir. Djuanda Kartawidjaja, yang dilaksanakan dengan stategi kebudayaan dan peradaban yang sesuai dengan zamannya (milenial, 4.0 dan 5.0).

Lalu akhirnya pada Sabtu, tanggal 2 september 2023 berhasil melahirkan MAJELIS MUSYAWARAH SUNDA (MMS). (Asep GP)***