Setelah menetapkan 13 Pini Sepuh, Menuntut Keadilan UUD Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah, Menolak Aglomerasi UU DKJ di acara “Musyawarah Munggaran (Perdana) Majelis Musyawarah Sunda ( MMS)”, yang digelar Minggu (13/10/ 2024) di Gd. II Lt. 4 Unpad Jl. Dipatikukur No. 35 Bandung, Majelis Musyawarah Sunda kembali mengadakan Rapat yang kali ini digelar di Pojok Sunda, Jl. Linggawastu No. 11 Kota Bandung, Rabu (20/11/2020).

Dalam rapat ini MMS meneguhkan konsolidasi organisasinya dengan mengesahkan struktur organisasi sekaligus menjaring aspirasi para Pini Sepuh.

Hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, Dr (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, SE, M.AP, Dindin S. Maolani SH, Dr. (Hc), Prof. Dr. Agus Pakpahan, Mayjen TNI (Purn) Deni K. Iriawan, Rd. Holil Aksan Umarzein, juga Okki Jusuf Judanegara, Nunung Sanusi, Kang Dedi Kompas, Asep Ruslan, Asep Zaenal Mustoffa dll, serta para Panata Gawe Andri Perkasa Kantaprawira, dan Nina K. Hikmawati.

Andri Kantaprawira mengatakan pada wartawan, sangat bersyukur karena dalam rapat ini Pini Sepuh Pamangku Sunda, Burhanuddin Abdullah hadir dan memberikan masukan-masukan yang sangat visioner. Majelis Musyawarah Sunda (MMS) harus agresif melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan agendanya, yaitu bagaimana Sunda dapat merumuskan strategi kebudayaan.

“Beliau mengontak menteri kebudayaan dan insya Alloh bersamaan dengan kegiatan kerjanya (HKTI) di Bandung, kita pertemukan dengan Fadli Zon juga dengan Prof. Ganjar Kurnia dan para budayawan dalam waktu dekat ini (10-11 Desember 2024). Selain itu juga MMS akan membesut agenda strategis yang sangat dicita-citakan oleh masyarakat Jabar, bagaimana masyarakat Jabar dapat menuntaskan moratorium pemekaran CPDOB (Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru) 10, karena Cirebon Timur baru akan selesai dalam waktu dekat, berarti kita 10 dan Banten 4, jadi 14, karena MMS itu kan meliputi Jabar-Banten dan DKJ,” jelas Andri.

Burhanudin juga kata Andri telah mengontak Tito Karnavian (Mendagri di era Presiden Jokowi) dan pada prinsipnya Mendagri di era Presiden Jokowi ini sangat senang kalau dapat berdialog dengan para inohong (tokoh) Jawa Barat tentang masalah kebangsaan – kenegaraan, dan bagaimana orang Sunda ini dapat berkontribusi dan sebaliknya pemerintah pusat pun dapat memberikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat Jabar yaitu masalah pemekaran yang nanti akan segera ada dampaknya terhadap perimbangan keuangan pusat – daerah. Jadi Jabar akan mendapat tambahan-tambahan dana DAU (Dana Alokasi Umum) - DAK (Dana Alokasi Khusus), transport daerah yang tentunya ini dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah publik pendidikan, kesehataan, infrastruktur, dll. “Ya Inilah yang akan mempercepat penyelesaian masalah-masalah pembangunan,“ kata Andri.

Sementara, Prof. Agus Pakpahan kata Andri ingin MMS menjadi eksis with voice, eksisnya MMS karena berani menyuarakan kepentingan-kepentingan strategis masyarakat Jabar, Banten dan DKJ.

“Karena MMS ini Dewan Pakarnya aja 400 yang di dalamnya banyak mantan rektor, mantan dirjen mantan sekjen, sayang SDM yang baik dan unggul ini tidak dimaksimalisasi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan strategis rakyat Jabar - Banten dan DKJ,“ tegas Andri.

Adapun tentang Legalitas MMS, Andri katakan ada dinamikanya. Ada yang ingin tetap jadi organisasi informal tanpa legalitas ada yang minta dilegalitaskan badan pekerjanya saja. Kalau dilegalitaskan secara penuh MMS harus melampaui mekanisme-mekanisme keorganisasian.

“Tapi alhamdulillah sekarang mekanisme-mekanisme keorganisasian ini bisa dilaksanakan karena Badan Pekerja sudah sah ditandantangani oleh Pini Sepuh. Ada Pini Sepuh Pamangku Sunda 1 - 13 sebagai presidium. Jadi kita dapat memutuskan masalah-masalah keorganisasian secara musyawarah. Artinya mayoritas para Pini Sepuh Sunda akan berpendapat apa, baru kita eksekusi menjadi tindakan-tindakan administratif. Apakah tindakan-tindajan administratif ini akan ditetapkan pada rapat Pini Sepuh Pamangku Sunda 1-13, atau nanti pada pertemuan besar 4 bulanan, kita jalani saja. Ini kan sebuah kawah Chandradimuka Jabang Tutuka,“ kata Andri.

Selanjutnya kata Andri, MMS juga akan nganjang (berkunjung, beranjangsana), mempererat tali silaturahmi dengan saudara-saudara dari Banten dan DKJ (Jakarta), malah kata kang Burhan harus juga ke Cilacap dan Brebes, karena dulu Sunda itu batasnya dipisahkan Sungai Cipamali (kini Kali Pemali) di Kabupaten Brebes yang hingga sekarang pun penduduknya masih merindukan kesundaan hingga kerap menanggap wayang Golek Sunda, “Jadi kita akan mengikatkan kembali tali kebudayaan yang secara historis bahwa di Pulau Jawa ini terdapat dua suku bangsa, Jawa dan Sunda tapi dalam tatar yang sama yaitu Sunda Besar. Jadi hubungan Jawa-Sunda itu jangan dipolemikan karena dulu mereka asalnya sadapuran, dari keluarga besar yang sama,“ jelas Andri.

Sementara itu Rektor Unpad ke-10 Prof. Ganjar Kurnia, dihadapan para awak media menjelaskan MMS itu sesuai dengan namannya lebih mengarah pada musyawarah-musyawarah, di sini bukan dalam arti resmi tapi bisa diskusi dan segala macam yang tujuan akhirnya bukan sesuatu yang dikerjakan oleh MMS sendiri, dan MMS sendiri punya 400-an Dewan Pakar yang ahli dalam bidang ilmunya masing-masing.

MMS ini semacam wadah gagasan pemikiran dalam rangka menghidupkembangkan kasundaan itu sendiri. Utamanya membantu dengan sumbangsih pemikiran, “Umpamanya sekarang arah perkembangan budaya sunda, bagaimana perkembangan bahasa Sunda, bagaimana memikirkan supaya manusia-manusia Sunda ini pendidikannya mempunyai kualitas yang tinggi dan bagus, teu juara korupsi.

Terus wilayahnya, bagaimana wilayah-wilayah sunda ini tetap menggambarkan kesundaan, bagaimana supaya wilayah sunda itu kalau hujan tidak kebanjiran, sebab sekarang kita sedang berhadapan dengan masalah lingkungan, dsb. Selain itu ada budayanya, kita memberikan gagasan bagaimana caranya supaya kesenian sunda yang masih ada sekitar 300-an itu jangan sampai tumpur kari catur (musnah tinggal cerita), katanya.

Ketika ditanya tentang minimnya kiprah politik orang Sunda di tingkat nasional, ya paling tidak katanya kita harus menyiapkan kader-kader atau mengingatkan kepada teman-teman kalau mereka punya tanggung jawab. Tapi kata Ganjar soal kiprah orang Sunda di tingkat nasional tidak terlalu penting, apalagi kalau hanya untuk sekedar gagayaan saja. “Yang terpenting sekarang kita harus serius mengurus diri kita sendiri dulu, Gubernur orang Sunda, Waikota Sunda, Bupati Sunda, Camat Sunda, Rw Sunda, Rt Sunda, ke Sunda nya juga akan lebih bagus. Sekarang juga hampir semua para pejabat daerah dari Sunda tapi tetap saja tidak membuat Sunda lebih baik, kalau dilihat dari IPM mah (Indeks pembangunan Manusia). Oleh karena itu sudahlah soal Jakarta mah, memang ada pengaruhnya, tapi paling tidak teman-teman anggota DPR nyaraah ka Sunda, kalau membuat kebijakan jangan sampai merugikan Sunda,“ tandasnya.

Senada dengan itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan bahwa MMS adalah Forum untuk berembug tentang berbagai kepentingan, berbagai masalah dan berbagagai tantangan yang dihadapi masyarakat Sunda. “Ia baru dibentuk beberapa bulan lalu, jadi kalau metafor, itu kelihatannya seperti mesin mobil yang berjalan masih diperseneling satu, masih pemanasan,“ katanya.

Dan kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Presiden Gusdur juga Gubernur Bank Indonesia sejak 2003, pertemuan ini sangat penting. “Karena ingin melihat komitmen-komitmen kita semua dan kalau tadi dilihat dari beberapa pembicaraan memang ada beberapa konsen yang mempertanyakan mengapa kita kok tidak segera melaksanakan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan berpikir terus jangan diskusi terus, kita harus mulai melaksanakan. Oleh karena itu maka tadi muncul beberapa gagasan agar kita harus mulai menampakkan diri dan menyuarakan diri pada pemerintah pusat dan kepada masyarakat Jabar sendiri, bahwa MMS itu ada. MMS memang ingin berperan untuk Mensejahterakan secara umum masyarakat Jabar,” paparnya.

Dan untuk memantau semua itu perlu ada laporan profil masyarakat Jabar. Apakah itu per semester (6 bulan) atau setahun sekali. Misalnya profil pendidikan, kita harus melihat tahun depan jumlah mahasiswa Jabar, orang Sunda aslinya berapa? Karena angka statitik 10 tahun yang lalu masyarakat Jabar usia 19-24 yang seharusnya ada di bangku kuliah hanya 7%, bandingkan dengan masyarakat Sumatera Utara 17% dan Sumatera Barat yang juga 17%. “Kita itu masyarakat yang paling rendah partisipasi pendidikannya. Kita ingin lihat apakah tahun depan atau 5 tahun yang akan datang masih seperti itu atau malah semakin turun,“ katanya.

Begitu juga dari sisi ekonomi, industrialisasi di Indonesia ini paling banyak di Jabar. Naik – turunnya industri ini akan berdampak pada rakyat Jabar. Nah apakah ke depan masih seperti itu.

Belum lagi masalah-masalah sosial. Kita tahu kan laporan di awal pada waktu pembentukan MMS ini dilaporkan oleh Sekda bahwa Rasio Gini Jawa Barat 0,425 (menunjukan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih tergolong tinggi - Rasio Gini 0,425, berarti 42,5 % pendapatan di Jabar dikuasai 10% penduduk terkaya ). “Saya bilang sama Pak Sekda waktu itu, hati-hati loh kalau 0,45 sedikit lagi itu dimulainya Arab Spring, pemberontakan di Arab itu dimulainya di situ kita harus menjaga segi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat,“ demikian kata Kang Burhanuddin.

Komisaris Utama PT. PLN (persero) ini juga berpesan, Rakyat Jabar jangan takut politik, dalam artian berpolitik, ingin mengabdi kepada masyarakat, katanya.

Rd. Holil Aksan Umarzen, Ketua Umum Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar, punya harapan besar dari MMS ini. “Disini kumpulan sesepuh-sesepuh yang punya reputasi nasional, ada jenderal, ada laksamana, ada rektor. Jadi saya harapkan MMS ini mersepon aspirasi-aspirasi strategis Jawa Barat saat ini yang sedang diperjuangkan di tingkat pusat. Diantaranya pemekaran kabupaten/kota di Jabar yang sedang kami perjuangkan di Forkodetada Jabar yang sekarang sudah 9 CDOB yang diusulkan oleh Pemrov Jabar di Kemendagri dan kami fokus itu apalagi sedang menggeliat tentang dibukamya moratorium oleh praksi-praksi DPR RI,“ katanya.

Pemekaran daerah ini menjadi penting karena ada selisih keuangan pusat ke daerah Jawa Barat lebih kecil dibanding ke jatim dan Jateng. Kita masih tertinggal karena masalah perimbangan keuangan pusat ke daerah itu adalah jumlah pemerintahan bukan jumlah penduduk atau wilayah. Penduduk Jatim dan Jateng lebih kecil dari Jabar, tapi karena jumlah kabupaten/kotanya lebih banyak, jumlah kepala desanya lebih banyak, ya uang pusat pun otomatis lebih banyak ke Jatim dan ke Jateng.Kata Holil.

Menurut Holil respon dari pemerintah terkait pun Sudah serius, gubernur sudah menandatangani surat persetujuan bersama. Gubernur dengan DPRD Jabar pada saat era Ridwan Kamil sudah mengusulkan ke kemendagri (9 yang diusulkan targetnya 13) dan ini luar biasa katanya, dan jangan sampai dibiarkan. “Siapapun gubernurnya, siapapun anggota dewannya harus tetap diperjuangkan. Ini berkaitan dengan urusan politik - ini urusan hak Jabar,“ tegasnya.

“Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD sudah menadatangi dan sudah mengusulkan ke DPRD dan siap ketok palu tinggal menunggu buka moratorium, dan ini harus terus dikawal. Jangan samapai karena ini Ridwan Kamil yang bikin terus gubernur selanjutnya diem-diem saja ga boleh begitu. Ini kaitannya dengan hak masyarakat Jabar untuk menambah keuangan dari pusat dan nambah kewenangan,“ pungkasnya. (Asep GP)***